PENGARUH PAJAK DAERAH, INFLASI DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS
Keywords:
Taxes, Inflation, Regional Wealth Management, Local Own RevenueAbstract
This study aims to determine and analyze the effect of local taxes, inflation and regional wealth management results separated from local revenue. The research approach used in this research is descriptive quantitative. This research was carried out at the Regional Financial and Asset Agency of Maros Regency. The type of data used in this research is quantitative data, while the data source uses secondary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.
The results of this study indicate that partially Regional Taxes and Results of Separated Regional Wealth Management have a positive and significant effect on Regional Original Income. In contrast, Inflation has a negative and significant effect on the Regional Original Income of Maros Regency. Furthermore, for simultaneous testing, it shows that Regional Taxes, Inflation and Results of Separated Regional Wealth Management have a positive and significant effect on the Regional Original Income of Maros Regency. This study produces a coefficient of determination of R2 or R Square of 0.913. This result means that the variables of Local Taxes, Inflation and Separated Regional Wealth Management Results are related to Regional Original Income of 91.3%. Other causes outside the model explain the remaining 8.7%.
References
Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik . Jakarta. Erlangga.
Budianto, B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(4).
Fahmi, Irham. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung. Alfabeta.
Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
Iskandar, P. (2013). Economics Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi kelima. Jakarta. Mitra Wacana Media.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Koton, Y. P. (2019). Restrukturisasi Organisai: Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Deepublish.
Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. 5(1).
Kusumawardhani, I. (2012). Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 9(1), 41-54.
Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2).
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
Mahsun, Mohamad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 9(2), 107-124.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3(1).
Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(2), 1150-1182.
Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2017). Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. Cetakan Ketiga. Bandung. CV Pustaka Setia.
Murhadi, Werner R. (2013). Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi. Jakarta: Salemba Empat.
Niode, Audie O. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Thesis. Ekonomi Pembangunan. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Edisi Pertama. Kencana.
Nordiawan, D., & Hertianti, A.(2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-2. Jakarta. Salemba Empat.
Nurhikmah, N., Said, M., & Firman, A. (2023). RETRIBUTION INCREASING STRATEGY HOUSEHOLD WASTE. Proceeding of Research and Civil Society Desemination, 1(1), 83–94. Retrieved from https://prosiding.nobel.ac.id/index.php/preced/article/view/18
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Putri, E. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(2).
Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(8).
Rahardja, P., & Manurung, M. (2015). Teori Ekonomi Makro Suatu. Pengantar Edisi Ke-4. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Rianto, R. B. (2013). Manajemen Risiko. Jakarta. Salemba Empat.
Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 3(3), 705-719.
Saputro, E. A., & Mahmud, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 4(3).
Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana. 8(8).
Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).
Sopian, D., & Rahayu, W. P. (2017). Pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap financial distress (studi empiris pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia). Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(2).
Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 175-187.
Sugiyono, F. X. (2017). Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka (Vol. 10). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Sukirno, S. (2016). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 1(7). 81-92.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Wardani, D. K., & Isbela, P. D. (2018). Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 13(2), 91-105.
Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.
