FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGOPTIMALKAN PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALU
Keywords:
Supervisory Function, Satpol PP, Homeless People and Beggars, Palu City, Public Order, Effectiveness.Abstract
Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu dalam menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) guna menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala Satuan Pol PP Kota Palu, Kepala Bidang Satuan Pol PP, dan anggota Satpol PP Kota Palu.
Penelitian ini menggunakan empat indikator fungsi pengawasan , yaitu: (1) Pemantauan, yang mencakup pengamatan dan pengumpulan informasi tentang keberadaan serta aktivitas gepeng; (2) Pemeriksaan, yakni evaluasi terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; (3) Penilaian, yaitu analisis terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan; dan (4) Perbaikan, yang meliputi upaya optimalisasi strategi pengawasan berdasarkan hambatan yang ditemukan.
Lokasi penelitian berada di Kota Palu, dengan fokus pada wilayah kerja Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan.
References
Arikunto, S. (2004). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Cece Wijaya. (1992). Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Emerson dalam Handayaningrat, S. (1996). Manajemen: Pengertian, Prinsip, dan Penerapan dalam Administrasi Publik. Jakarta: Gunung Agung.
Erwin B. Flippo. (1984). Manajemen Personalia. Edisi Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
Gibson, Donnely, & Ivancevich. (1997). Organizations: Behavior, Structure, Processes. New York: McGraw-Hill.
Handayaningrat, S. (1996). Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
Harbani Pasolong. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Hasibuan, M. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Kartini. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Aparatur Kelurahan dalam Memberikan Pelayanan Publik. Skripsi.
Miller dalam Handayaningrat, S. (1996). Effectiveness be Defined as the Degree to Which a Social System Achieve its Goals. Jakarta: Gunung Agung.
Miles, Huberman, & Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: SAGE Publications.
Nawawi, H. (1989). Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sharma dalam Tangkilisan. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
Soebagio Atmodiwirjo. (2000). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sondang P. Siagian. (1997). Teori Administrasi Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (1992). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujamto. (1995). Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Penerbit Tidak Disebutkan.
Sutrisno Hadi. (1986). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
Sumaryadi. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surya Brata. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Tangkilisan, H. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
The Liang Gie. (1998). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018
Winardi. (1983). Manajemen dan Organisasi. Bandung: Mandar Maju.
Winardi. (1992). Efektivitas Organisasi. Bandung: Mandar Maju.
