PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
Keywords:
Public Accountability, Public participation, Public Policy Transparency, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Efektifitas Kerja Anggota DPRDAbstract
This study aims to analyze the effect of public accountability, public participation, and public policy transparency toward the effectiveness of the job of parlement member in Bulukumba regency. The sample of study is legislative assembly at regency (DPRD) in period of 2019-2024. The data obtained by using census method and respondent in this research are 40. The data were collected by using direct survey or questionnaires at the area. Hypotheses were tested empirically using multiple regressions for each sample. The result of the study indicated that, first, public accountability is statics significant on job effectiveness of legislative assembly at regency, with p value = 0.001, second, public participation is statics significant on job effectiveness of legislative assembly at regency with p value = 0,000, third, transparency of public policy is statics significant on job effectiveness of legislative assembly at regency with p value = 0,032, fourth, interaction of public accountability, public participation, and transparency of public policy are statics significant on the job effectiveness of legislative assembly at regency with p value =0,000 F value = 4.907 therefore, it can be concluded that public accountability, public participation and public policy transparency are important to guarantee the effectiveness of legislative assembly’s job in Bulukumba Regency.
Reformasi pemerintahan yang telah bergulir sejak tahun 1999 telah menunjukkan itikad baik pemerintah untuk memperbaikan system pemerintahan yang akuntable dan transparan dengan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan kekurangan sehingga berkali-kali undang-undang tentang pemerintahan daerah direvisi walaupun hasil yang ingin dicapai belum terlihat memuaskan baik itu dari segi akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan. oleh karena itu, Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD baik secara simultan maupun secara partial. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara partial akuntabilitas publik, partsisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dengna nilai t maisng-masing 0.001, 0.032 dan 0.000 serta secara simultan menunjukkan nilai P yang positif signifikan pada taraf 0.000 dan Fhitung sebesar 47.907 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas public, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public dinilai penting demi menjamin efektifittas kerja anggota DPRD kabupaten Bulukumba.
References
Ghozali, Imam. 2007. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro
Hari Eka Setiyawan dan Muhammad Safri, 2016Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016
Ife, Jim, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice. Longman.
Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Islamy, M.Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Pubik, PT. Raja Grafindo Persada.
Krina, Loina Lalolo P. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kusumastuti, Frida. 2004. Penerapan Etika Organisasi dan Komunikasi Etis di Organisasi DPRP (Kasus Sidang/Rapat DPRD Kota NK Jawa Timur. [Tesis] Bogor: Program Pascasrjana. Institut Pertanian Bogor.
Mardiasmo, 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta
Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
Nurcahyani, K. 2010. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Nurhalimah. 2013, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh. Aceh Darussalam.
Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Padang
Republik Indonesia. 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
Robbinss Stephen P., 1996. Organizational Behavior (Terjemahan) Jilid 2, Edisi Ketujuh, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer,
Samuel, A. T. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan
Sari, Deasy Dwi Purnama. 2013. Analisis Pengaruh Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Layanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel online melalui dspace.unej.ac.id. Diakses pada 13agustus 2020.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama,
Siagian, Sondang P. 2001. Efektivitas Organisasi Kriteria Pengukuran.Jakarta: Bumi Aksara
___________. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Siswanto, Sastrohadiwiryo. 2016. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Perss,
Sopanah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah .(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160
Steer, Richard, M. 2005. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Werimon, Simson, 2005. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makassar.
Widodo, Joko. 2010. Good Governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendekia
Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela 3.htm.
