ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
Keywords:
Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Financial PerformanceAbstract
This study aims to analyze the independence ratio, effectiveness ratio and growth ratio in assessing regional financial performance in the Makassar City Government. The type of research used in this research is quantitative descriptive. The sample used in this study is in the form of a budget realization report (LRA) for the Makassar City Government for the last 5 years, namely, 2017-2021. The types and sources of data used in this study are secondary data. The analytical method used is Regional Financial Ratio Analysis.
The results in this study indicate that the ratio of local financial independence of the Makassar City government from 2017-2021 is 59.25% with moderate criteria, which means that there is a participatory relationship pattern. The ratio of the regional financial effectiveness of the Makassar City government from 2017-2021 is 82.53% with less effective criteria. which means that the program carried out by the Makassar City government has not been able to meet the stated objectives. The ratio of local financial growth of the Makassar City government to the PAD growth ratio from 2017-2021 is -2.59% with negative growth criteria, which means that the Makassar City government in the 2017-20121 fiscal year, its performance did not experience positive revenue growth.
References
American Accounting Association. (1966). A Statement of Basic Accounting Theory : Comitee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory. USA. Illinois.
Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Jakarta. Erlangga.
Fahmi, Irham. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung. Alfabeta.
Fahmi, Irham. (2013). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung. Alfabeta.
Grove, H., Patelli, L., Victoravich, L. M., & Xu, P. (2011). Corporate governance and performance in the wake of the financial crisis: Evidence from US commercial banks. Corporate Governance: An International Review, 19(5), 418-436.
Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke- Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 34-38.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. 5(1).
Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal berkala ilmiah efisiensi, 14(2).
Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(3).
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
Mahsun, Mohamad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).
Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama). Kencana.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-2. Jakarta. Salemba Empat.
Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(3).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. Among Makarti, 14(2).
Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida. 1(1).
Ramadhan, F. N., Dunakhir, S., & Idris, H. (2018). Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Akuntansi. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2).
Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 3(1), 43-59.
Siregar, A. O. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. IMAGE. Jurnal Riset Manajemen. 9(1).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. 1(7). 81-92.
Trianto, A. (2018). Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 8(3), 1-10.
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah.
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2).
Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Jakarta. Erlangga.
Fahmi, Irham. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung. Alfabeta.
Fahmi, Irham. (2013). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung. Alfabeta.
Grove, H., Patelli, L., Victoravich, L. M., & Xu, P. (2011). Corporate governance and performance in the wake of the financial crisis: Evidence from US commercial banks. Corporate Governance: An International Review, 19(5), 418-436.
Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke- Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 34-38.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. 5(1).
Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal berkala ilmiah efisiensi, 14(2).
Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(3).
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
Mahsun, Mohamad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).
Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama). Kencana.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-2. Jakarta. Salemba Empat.
Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(3).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. Among Makarti, 14(2).
Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida. 1(1).
Ramadhan, F. N., Dunakhir, S., & Idris, H. (2018). Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Akuntansi. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2).
Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 3(1), 43-59.
Siregar, A. O. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. IMAGE. Jurnal Riset Manajemen. 9(1).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. 1(7). 81-92.
Trianto, A. (2018). Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 8(3), 1-10.
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah.
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2).
Downloads
Published
2023-06-19
How to Cite
Irnawati, I., D, S., & Abidin, Z. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia, 4(3), 403–416. Retrieved from https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3009
Issue
Section
Articles
