Peran Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keywords:
laporan keuangan, pengelolaan keuangan, keuangan daerah, pegawaiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap keterbukaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Takalar. Populasi penelitian ini adalah Kepala Bagian, Bagian, dan Sub Bagian, Bendahara Pengeluaran dan pegawai pada masing-masing SKPD yang membidangi Laporan Keuangan, yang berjumlah 34 SKPD sebagai unit analisis. Untuk memperoleh sampel sebanyak 85 orang pegawai, digunakan teknik stratified random sampling. Berdasarkan hasil analisis uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,291 > t tabel 1,989 untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan 5,452 > t tabel 1,989 untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa F hitung = 61,628 lebih besar dari F tabel = 3,96, yang menunjukkan bahwa aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Takalar. Mengingat bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai beta standar yang lebih besar yaitu 0,497 dan nilai beta standar yang lebih kecil yaitu 0,391, maka aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang paling besar terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Takalar.
References
Ancok, D, 2008. Teknik Penyusunan Skala Pengukur. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Dady, J., & Abdul Khalik. (2023). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN. Nobel Management Review, 4(3), 476–488. https://doi.org/10.37476/nmar.v4i3.4463
Hanim, Sustika, 2009. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Medan.
Kuncoro, Mudrajad, 2003. Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Lalolo, Loina Krina P,2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah .Penerbit Andi, Yogyakarta.
_____________, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
_____________, 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 1-17.
Mulyana, Budi, 2006. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 56.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
_____________, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____________, Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ni Kadek Alit Apriliani I, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta (2015). Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)
_____________, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
_____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____________, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
_____________, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
_____________, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bisnis, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung.
Umar, Husein, 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, Bisnis. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peggy Sande, 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).
Marjuki Sagala, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Samosir.
Hani Nurhayani (2013). Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung.
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2025 Nobel Management Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
